JabungDay.Com, Tanjabtim – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Tanjab Timur gelar rapat paripurna pandangan umum Fraksi – Fraksi, Bertempat di Gedung Paripurna DPRD setempat, Senin, (14/4/25) Pagi.
Paripurna kali ini membahas penyampaian Pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD atas nota pengantar laporan pertanggungjawaban Bupati tahun anggaran 2024.
Rapat dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Tanjabtim, Hj. Zilawati, S.H. didampingi oleh Wakil Ketua II Siti Aminah S.E, juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Sapril,S.IP, Anggota DPRD, perwakilan OPD, Forkopimda, beserta tamu undangan lainya.
Sebanyak lima fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap penyampaian LKPJ melalui perwakilan masing-masing fraksi.
Dalam penyampaian padangan umum, fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang di sampaikan oleh Muhammad Alwi Kautsar yakni, fraksi Partai Amanat Nasional telah menyimak secara komprehensif dokumen pengantar LKPJ Bupati Tanjabtim tahun 2024, namun dalam pelaksanaannya, belum mencapai hasil yang maksimal, masih banyak terdapat kekurangan dalam realisasinya.
“Dalam realisasi capaian indikator kinerja dan dokumen LKPJ realisasi atas penyelenggaraan pemerintah tahun 2024 perlu kita beri kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kabupaten yang kita cintai ini, dan dapat di teruskan pada tingkatan selanjutnya demi kemajuan pemerintah dan masyarakat Tanjung Jabung Timur,” tegasnya
Pada pandangan umum fraksi Golkar yang di sampaikan oleh Hj. Dewi Julianti, S.E, menyampaikan untuk lebih matang dalam perhitungan anggaran sehingga tidak menimbulkan Silpa begitu besar pada angaran berikutnya.
Fraksi Golkar juga menyampaikan “untuk alat berat yang ada di kecamatan yang saat ini di kelola oleh UPTD di Dinas PUPR untuk pengelolaannya diserahkan kepada kecamatan masing-masing, sehingga penanganan terhadap permasalahan jalan dan irigasi bisa cepat teratasi” ujarnya
Disisi lain penyampaian Pandangan umum Fraksi Nasdem, yang disampaikan oleh Drs Syahbudin, M.H, bahwa dalam menyikapi impres No.1 tahun 2025 terkait efesiensi angaran, Pemda harus menyikapi secara optimal dalam menempatkan kabinet baru masa kepemimpinan pemerintahan tahun 2025-2030 yang diharapkan kabinet tersebut mampu berinovasi, berkreasi serta mampu mencari solusi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga mampu mengurangi ketergantungan daerah pada transfer anggaran pusat.
Semantara pada pandangan umum fraksi Gerinda yang di sampaikan oleh Ambok Acok,ST, terkait belanja operasional dan belanja modal perlu penjelasan yang terperinci, dikarenakan angaran yang begitu besar sehingga postur APBD 2024 berpengaruh terhadap angaran lain yang menyangkut tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu hal serupa yang d sampaikan oleh fraksi Gerindra sebelumnya,
“fraksi Gerinda menilai masih tingginya Silpa angaran tahun 2024, Fraksi Gerindra sangat menyayangkan hal tersebut terjadi,oleh karena itu fraksi Gerinda mohon penjelasan terkait hal tersebut, agar kedepan kejadian itu tidak terjadi lagi” tegas Ambok Acok,ST
Sementara itu, Fraksi Demokrasi Keadilan Dalam penyampaian Pandangan nya yang d sampaikan oleh Danny Dwi Anggara, Dimana Fraksi Demokrasi Keadilan berkomitmen untuk selalu berada dibarisan terdepan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Fraksi Demokrasi Keadilan memandang bahwa APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2025 harus menjadi instrument penting dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
“Peningkatan pendapatan daerah harus diarahkan pada rakyat, dan setiap rupiah yang dikeluarkan harus dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat”. Ujar Danny Dwi Anggara.
Dari seluruh pandangan fraksi yang di sampaikan, seluruh Fraksi sepakat dengan adanya penyampaian pandangan umum masing-masing Fraksi, dapat bertujuan untuk menjadikan motifasi dan masukan untuk pembangunan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.(Sap/Adv).
